Jakarta,Malanesianews, – Berdasarkan perencanaan Pelabuhan Depapre Kabupaten Jayapura akan diproyeksikan sebagai pelabuhan tol laut di wilayah paling timur Indonesia dan letak dari pelabuhan ini berada disebelah bagian barat Kota Jayapura serta jarak tempuh untuk mencapai pelabuhan sekitar 70 km, dan selain sebagai pelabuhan peti kemas juga akan dijadikan sebagai pelabuhan ekspor.
Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo saat kunjungannya di Pelabuhan Depapre pada tanggal 30 April 2016 yang lalu mengatakan, memang pembangunan pelabuhan ini baru dimulai namun dari Gubernur, Bupati dan Menteri BUMN telah sepakat bahwa pembangunan akan dikerjakan oleh BUMN dan BUMD yang ada di daerah ini.
“Pembangunan pelabuhan ini harus terintegrasi dengan kawasan industri. Jadi, setelah pembangunan pelabuhan selesai maka harus dilajutkan dengan pembangunan kawasan industri. Pemerintah Kabupaten Jayapura harus menyediakan lahan untuk pembangunan kawasan industri di sekitar pelabuhan ini seluas 20 hektar,” Ujar Presiden Jokowi.
Menindaklanjuti hal ini Bupati Jayapura Matius Awoitauw, S.E., M.Si bersama Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Sentani Patriks Suebu yang di dampingi wakil ketua Pansus Piet Hariyanto Soyan bertemu Anggota DPR RI Dapil Papua Komarudin Watubun di Jakarta (3/8/2022).
Dalam pertemuan tersebut Bupati Jayapura mengatakan untuk menindaklanjuti kunjungan Presiden beberapa waktu lalu maka pihaknya mengadakan sejumlah persiapan termasuk perencanaan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Jayapura dari Distrik sentani ke daerah selatan Kota sentani.
Selain Sentani sebagai daerah ancaman bencana permanen dan lahirnya tiga DOB di Papua, semakin mendorong pemerintah kabupaten jayapura sebagai salah satu pilar dari Provinsi Induk Papua untuk terus mempersiapkan rencana pemindahan kota sentani ke kota baru sebagai Kawasan pusat pertumbuhan di wilayah timur Indonesia yang berhubungan langsung dengan lautan pasifik.
Iapun optimis dengan memiliki Pelabuhan Depapre ,Bandara Sentani ,Jalan Trans Papua dan Kawasan industri di Nimbokrang dan lainnya membuat Kabupaten Jayapura serta wilayah Tabi umumnya akan menjadi Pusat pertumbuhan Baru. Dengan konektivitas wilayah yang ada Kabupaten Jayapura akan memberikan support ke Provinsi baru di pegunungan hingga ke lautan Pasifik.
“Selain itu perencanaan ibu kota baru Sentani ini adalah melanjutkan Visi Pembangunan Papua di era Gubernur Barnabas Suebu dua puluh tahun lalu yaitu pemindahan ibu kota ke selatanya sentani, Tinggal kita lengkapi dengan perkembangan terkini “ ujarnya.
Menanggapi hal ini Anggota DPR RI Dapil Papua Komarudin Watubun mengatakan tepat sekali usulan pemindahan Ibu Kota Sentani karena beberapa kali musibah bencana banjir disana kita kewalahan menghadapi.
“ Secepatnya persiapkan adminstrasi ke pemerintah pusat dan tembusannya ke saya di Komisi II DPR RI karna kementerian dalam negeri adalah mitra kerja kami dan pemindahan Ibu kota ini hanya cukup dengan Peraturan Pemerintah tanpa merubah undang-undang “ Ujar Bung Komar sapaan akrab Komarudin Watubun
Sementara itu menurut Ketua Pansus Pemindahan Ibu Kota Patriks Suebu merujuk pada data BNPB bahwa Sentani ibu Kota Kabupaten Jayapura sudah menjadi rawan banjir Bahwa pasca banjir bandang yang terjadi pada bulan maret tahun 2019 sehingga rusaknya Gunung Cycloop maka pemerintah Kabupaten Jayapura kembali menyatakan Kota Sentani sebagai daerah ancaman bencana permanen sehingga kami bentuk Pansus pemindahan Ibu kota sentani ke kota baru.
“ Jadi pemindahan ibu kota ini memang kami rujuk dari data BNPB bahwa Sentani sudah menjadi rawan banjir pasca banjir tanggal 16 Maret 2019, dasar itu yang kami bentuk pansus untuk pimpinan ibu kota dan ibu kota sampai saat ini sudah ditahap di mana RT RW nya sudah disiapkan pemerintah daerah dari RT RW.
Selain itu menurutnya rencana detail tata ruang sudah disiapkan, Rencananya tahun depan kami akan pindahkan, Kami sudah datang ke seluruh masyarakat pemilik hak ulayat pemilik tanah dan kami sudah datang juga ke Kepala kepala kampung dan menyampaikan bahwa ibu kota sentani akan pindah ke selatan termasuk kami Pansus sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“ Terkait dengan itu Kami juga sudah konsultasi dengan OPD teknis persiapkan rancangan RPJM ini, Kita juga sudah mengarah ke belanja insfrastruktur dasar ke selatan sentani di tahun 2023 maka dengan pertemuan hari ini kami harapkan dukungan Anggota DPR RI Dapil Papua Bapak Komarudin Watubun karna ini semua dalam semangat otonomi khusus dimana beliau sebagai mantan Ketua Pansus Revisi UU Otsusu Papua,” Tutup Wakil Partai Gerindra ini.
Di ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura dari Wilayah Kotamadya Jayapura ke Wilayah Sentani, tepatnya tanggal 10 Maret 2010 merupakan tonggak awal sejarah kota Sentani ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Jayapura meliputi Sebagian wilayah Kecamatan Sentani, yang terdiri dari : Kelurahan Sentani Kota; Kelurahan Dobonsolo; Kelurahan Hinekombe;Desa Ifar Besar; Desa Bobrongko; Desa Sereh; Desa Hobong; Desa Atbar; dan Desa Yobeh dan kemudian sesuai rencana akan di pindahkan ke wilayah Distrik Sentani Timur, Distrik Ebungfauw dan Distrik Waibu Kabupaten Jayapura