Jakarta, Malanesianews, – Ketua DPR Puan Maharani akan membacakan pidato pembukaan Masa Sidang DPR tahun 2021-2022, Senin (1/11/2021).
“DPR RI hari ini akan menggelar Rapat Paripurna DPR RI yang ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, setelah hampir satu bulan lamanya anggota dewan turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing mendengarkan aspirasi rakyat,” ujar Puan Maharani dalam keterangannya, Senin (1/11/2021).
Selain itu, Puan juga akan melantik 5 anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW) berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 117/P, Nomor 119/P dan Nomor 125/P Tahun 2021.
“Anggota DPR RI yang baru kita harapkan agar amanah dalam menjalankan tugas. Dengan bergabungnya anggota-anggota dewan yang baru, semoga akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional dewan,” ujar Puan Maharani.
Adapun 5 anggota DPR RI PAW yang akan dilantik hari ini adalah:
1.Diah Nurwitasari menggantikan Almarhum dr. H. Adang Sudrajat (Fraksi PKS- Dapil Jawa Barat II).
2. Paulus Ubrungge menggantikan Almarhum John Siffy Mirin (Fraksi PAN- Dapil Papua)
3. Aida Muslimah menggantikan Syafruddin H. Maming (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II)
4. Harris Turino menggantikan Muhammad Prakosa (Fraksi PDIP- Dapil Jawa Tengah IX)
5.Novri Ompungsungu menggantikan Sulaiman Umar (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II)
Puan berharap anggota DPR RI memanfaatkan masa sidang II ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen lewat fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimiliki DPR.
“Hasil anggota dewan menyerap aspirasi di lapangan harus dirasakan oleh rakyat lewat kerja-kerja parlemen,” ujarnya.
DPR RI dituntut untuk responsif terhadap permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. Puan mengatakan, DPR akan secara efektif mendorong pemerintah agar kinerjanya semakin baik melayani masyarakat.
“Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” kata Puan.
Menurut politikus PDIP ini, DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan juga diplomasi. Menurut Puan, hal tersebut secara khusus dilakukan untuk dapat memperkuat upaya penanganan Pandemi Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial.
“Sehingga kehidupan rakyat bisa kembali pulih dari dampak pandemi Covid-19,” tegasnya.
