Merauke, Malanesianews, – Pemerintan Daerah Provinsi Papua Selatan sepakat kerja sama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hal tersebut menjadi babak baru bagi daerah pemekaran Provinsi Papua Selatan di Bumi Cenderawasih dalam membangun pemerintahan yang baik.
Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan,Drs.Maddaremmeng,M.Si yang mewakili Penjabat Gubernur Papua Selatan menyoroti permasalahan karakter SDM dan sistem kerja.
Menurutnya, orang yang direkrut belum tentu sesuai dan berpengalaman dalam tugas yang diemban. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas, Rabu (22/02/2023).
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi provinsi baru ini agar akuntabilitas dan tata kelolanya terjaga.
Ia berpesan agar para pimpinan daerah terus ingat bahwa lahirnya Provinsi Papua Selatan tidak lain bertujuan untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).
Ateh memastikan BPKP akan membantu akuntabilitas keuangan Provinsi Papua Selatan.
Menurutnya yang pertama dijaga adalah kepatuhan supaya yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan. Sebab, akuntabilitas terkait dengan keuangan dan kinerja.
“Kita belum bisa bicara kinerja sebelum akuntabilitas keuangan bahwa belanja dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya,” ungkap Ateh.
(K.U)
