Jakarta, Malanesianews, – Dari sejumlah perundingan yang berjalan pada saat ini, Pemerintah terus mendorong penyelesaian perjanjian dagang dengan sejumlah negara mitra dan dua perundingan ditargetkan dapat rampung pada tahun ini,
“Pemerintah sedang mendorong agar perundingan dengan Tunisia, Bangladesh bisa segera dituntaskan segera tahun 2021,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (31/8). Kedua perjanjian tersebut dilakukan dalam bentuk Preferential Tread Agreement (PTA).
Pada Indonesia-Bangladesh PTA telah dilakukan pembahasan teks perjanjian dan akan dilakukan pertukaran revisi penawaran dari produk yang akan mendapat perlakuan istimewa dalam perjanjian tersebut. Sementara itu pada Indonesia-Tunisia PTA, teks perjanjian telah disepakati. Namun, perundingan saat ini terkendala dengan situasi pergolakan politik dan memburuknya pandemi Covid-19 di Tunisia.
“Namun perundingan tetap ditargetkan selesai tahun 2021 dan implementasi tahun 2022,” ungkap Djatmiko.
Selain itu, sejumlah perundingan masih berupaya dapat mencapai progres yang baik. Termasuk dalam perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA). Djatmiko bilang telah ada kemajuan signifikan dalam perundingan dengan EU pada setiap isu. Kedua pihak pun disebut berharap perjanjian dagang dapat rampung secepatnya.
“IEU CEPA masih terus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang signifikan,” terang Djatmiko.
Perundingan lain yang juga tengah berlangsung adalah Perjanjian Perdagangan Barang Indonesia Pakistan (IP-TIGA). Telah tercapai kemajuan berupa pertukaran data perdagangan dan data tarif terbaru, serta penyampaian usulan draft text dari Indonesia.
Terakhir, perundingan yang tengah berlangsung adalah perundingan dengan Maroko. Maroko meminta kerja sama sertifikasi halal sebelum melanjutkan pembahasan PTA. Kemendag bersama BPJPH berkoordinasi dengan Lembaga Standardisasi Nasional Maroko (IMANOR). Telah dilakukan pertemuan virtual tanggal 15 Juli 2021 lalu.
