Jakarta, Malanesianews, – Pemerintah Indonesia dan Perancis akan menggarap kerjasama percepatan transformasi digital. Hal itu diungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menerima kunjungan kehormatan (courtesy visit) dari Duta Besar Perancis untuk Indonesia H.E. Mr Olivier Chambard, di kantor pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kunjungan kerhormatan tersebut membicaraan tiga kerja sama untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Kerja sama itu mencakup pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS) dan Proyek Satelit Satria.
“Pemerintah Perancis, Pak Duta Besar datang menyampaikan kembali keseriusan Pemerintah Perancis untuk mengambil bagian dalam tiga proyek di bidang ICT di Indonesia,” tutur Menteri Johnny.
Menurut Menteri Kominfo, Pemerintah Indonesia tengah melakukan percepatan pembangunan data center atau Pusat Data Nasional (PDN).
“Kementerian Kominfo juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Bapppenas dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan PDN. Kementerian Kominfo sedang mempercepat pengesahan RUU PDP bersama-sama dengan DPR RI. Jadi kami meminta kesiapan dan kesediaan Perancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia. Ini dibiayai oleh Pemerintah Perancis,” jelas Menteri Kominfo.
Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Perancis menegaskan pihaknya sudah siap mempunyai pembiayaan dan teknologi yang memadai. Saat ini, kata Menteri Johnny, Pemerintah RI dalam proses untuk menyelesaikan lokasi di mana data center itu akan dibangun.
“Yang pasti lokasi data center sendiri berada di wilayah Jabodetabek,” ungkapnya.
Kerja sama kedua, berkaitan dengan agenda besar kebijakan pemerintah untuk melakukan transformasi digital. Pemerintah Indonesia sedang mempercepat legislasi terkait dengan digitalisasi sektor penyiaran melalui pengesahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) sektor telekomunikasi dan penyiaran.
“Pemerintah Indonesia sedang mempercepat digitalisasi sektor penyiaran, khususnya televisi, atau sering dengan dengan ASO (Analog Switch Off). Ada tiga negara yang menyampaikan proposal, yakni Perancis, Jepang, dan Amerika,” jelas Menteri Kominfo.
Pemerintah Perancis menekankan keseriusan untuk mengambil bagian dalam proyek digitalisasi TVRI. Pemerintah Perancis menurut Menteri Johnny, mempunyai pembiayaan yang kompetitif, berpengalaman dengan TVRI dan mempunyai teknologi modern.
“Untuk TVRI prosesnya memang untuk peningkatan kemampuan TVRI sejalan dengan Analog Switch Off. Kan Analog Switch Off dalam proses sekarang, ada kaitannya dengan Omnibus Law dan ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat,” paparnya.
Sementara kerja sama ketiga berkaitan dengan Satelit Satria. Peluncuran satelit multi fungsi (High Throughput Satellite/HTS) Satria-1 untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk penuntasan last-mile. Pemerintah Indonesia menargetkan Satria-1 dapat diorbitkan paling lambat kuartal II 2023, sehingga pemerintah Perancis diharapkan dapat membantu pencapaian target itu.
“Untuk kerja sama ini, komitmen pemerintah Indonesia meminta untuk memastikan penyelesaian pembiayaan Satelit Satria. Saat ini kontrak sudah ditandatangani jauh sebelumnya, tapi financial closing-nya sedikit mengalami kendala karena pandemi Covid-19. Tapi Bapak Duta Besar tadi menyampaikan sudah di tahap akhir,” jelas Menteri Johnny.
Sementara itu, Dubes Olivier Chambard mengatakan, Pemerintah Perancis sangat serius untuk mendorong percepatan pembiayaan dan pembangunan proyek-proyek di sektor ICT, secara khusus satelit, data center pemerintah dan digitalisasi penyiaran di TVRI.
