Jakarta,Malanesianews,- Tata kelola pertambangan minerba masih berkutat pada sistem hukum atau peraturan perundang-undangan di sektor minerba cenderung kurang baik, ketiadaan konsistensi implementasi hukum, dan lemahnya penegakan hukum di sebabkan juga minimnya ahli hukum dan pengacarapertambangan. Problem ini menjadi sebab kegiatan pertambangan belum menciptakan kemakmuran terhadap masyarakat di sekitar kegiatan usaha pertambangan dan bahkan menimbulkan kerusakan … Lanjutkan membaca Lulus Ujian Kompetensi Negara, Baharudin Farawowan Raih Gelar CMLC Sebagai Ahli Hukum Pertambangan