Jakarta,Malanesianews- Wacana reshuffle atau perombakan menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).
Selain Kemendikbud-Ristek, Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Ketentuan itu termuat dalam Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021 yang sudah disetujui oleh DPR RI melalui pembahasan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (8/4), yang dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi.
Menanggapi hal ini Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia Baharudin Farawowan (15/4/21) mengatakan pihaknya menyambut baik insiatif Presiden Jokowi yang hendak meleburkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Ristek (Kemenristek) menjadi satu serta membentuk Kementerian Investasi.
” Sepanjang untuk mengejar berbagai ketinggalan dan ketimpangan yang terjadi saat ini untuk kepentingan Bangsa dan negara kami Pemuda Demokrat Indonesia setuju ” Ujar Farawowan
Ia pun menambahkan namun dengan catatan khusus untuk kementerian Investasi harus benar-benar untuk menumbuh kembangkan pengusaha dan pekerja lokal bukan sebaliknya menjadi Kran atas saluran Pengusaha dan tenaga kerja asing mendominasi pembangunan kita . ungkapnya
” pada kesempatan ini pula kami meminta kepada Presiden agar mengevaluasi Kepala Kantor Staf Presiden yang di duduki Pak Moeldoko ” Kata Bahar
Ia pun menegaskan Kantor Staf Presiden itu menjadi mata telinga dan hati Presiden haruslah lebih arif dalam bernegara karna itu akan menjadi pendidikan politik yang baik dan benar bagi masyarakat. Keberadaan KSP akan memperlihatkan komitmen Presiden Jokowi terhadap kehidupan demokrasi dan menghormati perbedaan pandangan politik tanpa harus ikut di dalamnya.(MCS)