Jakarta, Malanesianews, – Indonesia kembali mencatat defisit dalam neraca perdagangan dan anggaran negara pada awal tahun ini. Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, defisit ini dipicu oleh beberapa faktor utama yang mempengaruhi perekonomian nasional.
Defisit Neraca Perdagangan
BPS melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 2,1 miliar pada Januari 2025. Defisit ini terjadi akibat impor yang meningkat tajam dibandingkan ekspor. Kenaikan impor didorong oleh kebutuhan bahan baku industri dan sektor energi, sementara ekspor mengalami perlambatan akibat melemahnya permintaan global dan penurunan harga komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak kelapa sawit.
Kepala BPS, Arifin Hidayat, menyatakan bahwa penurunan ekspor ke Tiongkok dan Eropa menjadi salah satu faktor utama penyebab defisit ini. “Permintaan dari mitra dagang utama kita mengalami penurunan karena ketidakstabilan ekonomi global serta kebijakan proteksionisme di beberapa negara,” ujarnya.
Defisit Anggaran Negara
Selain neraca perdagangan, Kementerian Keuangan juga melaporkan defisit anggaran negara yang mencapai Rp 120 triliun pada kuartal pertama 2025. Penyebab utama defisit ini adalah meningkatnya belanja negara untuk proyek infrastruktur, subsidi energi, dan program perlindungan sosial, sementara penerimaan negara dari pajak belum optimal.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa penerimaan pajak masih terhambat oleh perlambatan ekonomi serta kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal. “Kami terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem pajak,” katanya dalam konferensi pers.
Upaya Pemerintah Mengatasi Defisit
Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mengurangi defisit, antara lain:
- Diversifikasi Ekspor – Mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi dan mencari pasar baru di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
- Pengendalian Impor – Memberlakukan kebijakan pengendalian impor barang konsumsi yang tidak mendesak serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
- Optimalisasi Pajak dan PNBP – Mempercepat reformasi perpajakan dan meningkatkan kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tambang, kehutanan, dan perikanan.
- Efisiensi Belanja Negara – Menyusun kembali prioritas belanja agar lebih fokus pada program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
Meski menghadapi tantangan besar, pemerintah optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, defisit dapat dikendalikan dan perekonomian Indonesia dapat kembali stabil dalam beberapa bulan ke depan.
