Jayapura, Malanesianews, – Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura menganggarkan Rp 100 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Jayapura.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan.
Meski demikian, Frans menyebutkan bahwa pengajuan anggaran dari ketiga lembaga tersebut sebenarnya di atas Rp 100 miliar.
“Kebutuhan anggaran paling besar itu untuk Pilkada 2024 Kota Jayapura.”
“Kebutuhan anggaran dari KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan itu cukup besar sekali yang mereka ajukan,” ujarnya.
Tak ayal, Inspektorat Kota Jayapura saat ini sedang melakukan review terhadap pengajuan anggaran yang besar tersebt.
“Karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar, skema alokasinya diatur secara baik oleh Pemkot Jayapura,” terangnya.
Skema alokasi yang dimaksud dimana sebagian anggaran dialokasikan di APBD Perubahan 2023.
Sisanya dialokasikan lagi di APBD Induk 2024.
“Jadi kita alokasikan di dua tahun anggaran. Ini peruntukannya sudah tertuang dalam kebutuhan anggaran yang disampaikan pihak penyelenggaran,” jelasnya.
Walaupun kebutuhan cukup besar, Frans mengakui bahwa Pilkada 2024 merupakan agenda nasional. Oleh sebab itu, harus terlaksana.
“Kita berharap jelang tahun politik ini, situasi di Kota Jayapura tetap aman dan kondusif. Sebelum Pilkada, lebih dulu ada pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Februari 2024 mendatang,” pungkasnya.
(AIS)
