Jayapura,Malanesianews – Pemerintah Provinsi Papua membutuhkan adanya investasi pertambangan untuk mempercepat pembangunan daerah, kegiatan pertambangan yang bersifat padat modal,padat technologi dan berisiko tinggi (gambling) untuk itu di perlukan kepastian hukum dan factor keamanan yang kondusif sehingga dapat mengembangkan kegiatan pertambangan secara baik dan benar.
Demikian petikan surat Gubernur Papua yang di tujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral perihal penghentian semenatara Proses Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Wabu Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua.
Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe terkait kondisi keamanan yang terjadi di wilayah Blok Wabu hingga saat ini belum kondusif.
Sejalan dengan Gubernur Papua Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) mendukung Langkah Gubernur Papua dengan mengharapkan kepada pemerintah pusat dan daerah harus mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Intan Jaya, serta Papua seluruhnya dengan mengupayakan pelayanan sosial yang terorganisir secara baik dan berkelanjutan sebagaimana amanah UU Otsus Papua.
“ MPI meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk segera menanggapi surat Gubernur Papua dengan menghentikan proses izin penambangan yang telah diterbitkan untuk eksploitasi tambang gunung emas di Blok Wabu Intan Jaya, Papua sebelum lebih banyak jatuh Korban,” Kata Ketua Umum MPI Amin Ngabalin
Amin Ngabalin yang juga adalah Wasekjend DPP Partai Golkar meminta kepada Presiden Joko Widodo menarik seluruh anggota TNI dan Polri non organik di Intan Jaya dan seluruh wilayah tanah Papua.(mcs)
