Merauke, Malanesianews, – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Ahli Pengurus Pengadaan Indonesia (IAPI) Provinsi Papua Selatan periode 2023-2026 telah dilantik. Dilantiknya DPD IAPI PPS ini menambah jumlah DPD IAPI di Indonesia menjadi 31 dari 38 provinsi. Keberadaan DPD IAPI diharapkan bisa menjadi wadah para pelaku pelaksana proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan di Papua Selatan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IAPI, Sony Sumarsono mengatakan, keberadaan DPD IAPI PPS juga sebagai sarana pembelajaran dan edukasi peningkatan kapasitas bagi para pelaku proses pengadaan barang dan jasa di Papua Selatan. Hal ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Program IAPI juga ingin membangun kemampuan nasional dalam kegiatan barang dan jasa. Sedangkan, Ketua DPD IAPI PPS, Gunadi Antariksa menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat wadah IAPI dengan meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan barang dan jasa di Papua Selatan.
Sebagai wadah dari IAPI, DPD IAPI PPS akan memfokuskan pada peningkatan profesionalisme para ahli pengadaan di Papua Selatan. Gunadi juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan menutup diri dari yang swasta, namun akan melibatkan mereka juga untuk saling berbagi kemampuan.
Karena sebagian besar anggota IAPI di Papua Selatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Gunadi menyatakan perlunya banyak belajar dan melakukan diskusi serta kerjasama dengan instansi pemerintah. DPD IAPI PPS akan menjadi wadah bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa di Papua Selatan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintahan di daerah.
(agengrdyndr)
