Jakarta, Malanesia.News, – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno buka suara terkait maraknya pejabat perusahaan negara yang terjaring kasus suap dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rini mengatakan pemerintah melalui Kementerian BUMN selalu menindak tegas para bos perusahaan pelat merah yang terciduk lembaga anti-rasuah.
“Loh kan langsung diberhentikan (oleh Kementerian BUMN),” ungkap Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (3/10).
Lebih lanjut, ia meminta publik tidak serta merta memberi label korupsi kepada keseluruhan perusahaan BUMN hanya karena perbuatan beberapa direksi yang tertangkap KPK. Sebab, menurutnya, perbuatan keliru tersebut hanya mencerminkan perbuatan perseorangan, bukan BUMN sebagai sebuah kementerian dan perusahaan.
“Jangan bicara BUMN, bicaranya itu perorangan. Kami selalu menjunjung tinggi proses hukum. Harap lihat itu urusan perorangan,” tekannya.
Di sisi lain, ia mengklaim selalu melihat rekam jejak karir secara profesional atas seluruh direksi yang dipilihnya untuk menduduki kursi petinggi perusahaan BUMN. Selain itu, ia turut melakukan analisa terhadap kinerja dari masing-masing direksi.
Menurut dia, kementerian sebenarnya juga terus melakukan evaluasi kinerja pada masing-masing perusahaan. Tak ketinggalan, Kementerian BUMN, katanya, turut bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kasus korupsi di lingkungan BUMN.
“Tapi Anda bisa tahu tidak hati orang? Kami menganalisa seoptimal mungkin, tapi kami melihat kemampuannya, jejaknya. Tapi kami tidak tahu hati seseorang, kami tidak tahu godaan apa yang membuat mereka akhirnya lupa, makanya kami terus ingatkan,” katanya (MCS)
