Jakarta, Malanesianews, – Untuk memenuhi kebutuhan pangan warga tidak mampu yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 Sebanyak 10 ATM beras telah tersebar di beberapa titik di Jakarta.
Salah satu warga yang mengakses bantuan beras yang dijatahkan sebanyak 1,5 kilogram per orang tersebut adalah Agus, yang kehilangan pekerjaannya sebagai buruh awal Maret lalu.
“Saya sangat sedih karena ini bulan Ramadan, tapi kebutuhan kami malah bertambah.”
Agus mengaku ia menggunakan sisa tabungannya, yang disebutnya “jumlahnya juga tidak seberapa” agar bisa bertahan hidup, sembari mencari pekerjaan baru.
Menurut data terbaru bulan ini, jumlah penduduk di Indonesia yang menganggur telah mencapai tujuh juta orang, belum terhitung mereka yang terdampak secara ekonomi karena pandemi COVID19,
Hingga kini, tercatat kasus COVID-19 di Indonesia yang sudah melebihi 15.000 dengan kematian di atas 1.000. Namun, menurut pengamat angka karena belum banyak yang dites.
“Orang-orang juga meninggal karena ekonomi negara yang sulit,” kata Zulfan Tadjoeddin, dosen Studi Pengembangan di Western Sydney University kepada ABC.
“Resiko ekonomi buruk di Indonesia kemungkinan jauh lebih parah dari dampak COVID.”
Dampak cukup parah dari penutupan bisnis dan imbauan tinggal di rumah terutama dirasakan oleh 70 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal.
Agus merupakan salah satu dari ratusan orang yang sudah mendaftar untuk mengakses ATM beras di daerahnya.
Pemerintah mengatakan mesin beras tersebut dapat menghasilkan beras sebanyak 1,5 ton per harinya untuk 1.000 orang.
“Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan 1,5 kilogram beras gratis untuk bulan ini,” kata dia.
“Cukup untuk saya, istri saya, dan kedua anak kami,” tambahnya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan ATM beras akan beroperasi hingga dua bulan ke depan. Namun, Agus berharap agar Pemerintah dapat memperpanjang durasi program bantuan tersebut.
“Tidak ada jaminan bahwa saya dan warga lainnya akan mendapat pekerjaan bulan depan. Tentu saja akan lebih baik jika kami bisa terus mengakses bantuan ini sampai kami mendapatkan penghasilan kami kembali,” kata dia.
“Beras gratis ini sudah sangat membantu keluarga saya karena meringankan biaya belanja bulanan.”
Tidak hanya bagi para warga yang kehilangan pekerjaan. ATM ini juga telah beroperasi di Universitas Diponegoro, Semarang, bagi para mahasiswa yang dapat menerima 2 kilogram beras gratis setiap minggunya.
Subsidi beras di Indonesia sudah dilakukan sejak krisis moneter di Asia tahun 1998, melalui program Raskin atau Beras untuk Rumah Tangga Miskin.
Minggu lalu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengumumkan bantuan dari Kementerian Sosial bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, dalam program jaring perlindungan sosial sebesar Rp 110 triliun.
“Krisis ini jauh lebih besar dari krisis-krisis sebelumnya,” kata Zulfan, dosen di Western Sydney University.
“Pemerintah sudah berpengalaman dalam mengeluarkan bantuan pengamanan sosial. Jika Anda melihat dari bantuannya, sama seperti respon [Perdana Menteri Australia] Scott Morrison, saya dapat melihat kemiripannya [dari konteks Indonesia].”
Akibat kurangnya asupan gizi yang dipicu kemiskinan, jumlah anak-anak di Indonesia mengalami ‘stunting’, atau kondisi anak yang lebih pendek dari anak-anak seumurannya, setara dengan angka ‘stunting’ anak-anak di negara-negara Afrika Sub-Sahara.
Bank Dunia mengatakan Indonesia telah menurunkan angka kemiskinan sebanyak hampir setengah dari jumlah sebelumnya sejak 1999, namun 25 juta warga tetap hidup di bawah garis kemiskinan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bulan lalu mengatakan jutaan warga kemungkinan akan jatuh miskin karena pandemi COVID-19.
Dalam wawancara dengan ABC bulan lalu, Christoper Hoy, ekonom Australian National University, mengatakan berdasarkan proyeksinya, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan di Indonesia dapat meningkat hingga 50 persen.
“Skenario terburuknya, jumlah orang dalam kemiskinan dapat meningkat hingga dua kali lipat.”
ATM beras yang memberikan jatah 3 kilogram bagi setiap warga, juga telah didistribusikan di ibukota Vietnam, Hanoi, untuk menolong mereka yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19.
Bantuan ini dinilai efektif di Vietnam, namun menurut para ahli, tidak cocok diterapkan di Indonesia.
“Mereka [Vietnam] adalah negara polisi. Bagaimana Indonesia, setelah 20 tahun demokrasi … dengan kebebasan mempertanyakan kebijakan dan militer, mengikuti cara seperti itu?” kata Zulfan.
“Kebijakan tersebut tidak bisa diikuti di Indonesia.”
Lyn Morgain, ketua pelaksana Oxfam Australia, mengatakan meski secara teknis negara-negara Asia Tenggara telah mencapai status negara dengan pendapatan menengah, faktanya perkembangan ini tidak merata dan kemiskinan masih tetap ada.
