Jayapura, MalanesiaNews, – Melalui Pidato Kemaritiman pada acara puncak Peringatan HUT Maritim Nasional ke-59 Tahun 2023 di Kota Jayapura, Baharudin Farawowan menawarkan tiga konsep pembangunan kemaritiman Papua kepada PJ. Gubernur Provinsi Papua, yang pada saat itu tidak menghadiri acara puncak dan hanya diwakili oleh Max Olua Kepala Dinas Pemberdayaan Masayarakat Kampung Provinsi Papua (DPMK).
Acara Puncak Peringatan HUT Maritim Nasional tersebut digelar di V’tekya Beach Cafe and Resto, Jl. Hamadi Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada hari Sabtu (23/09/2023).
Dalam pidatonya, Bahar Farawowan menyatakan bahwa Papua pasca pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak lagi memiliki Sumber Daya di darat.
Provinsi yang tersisa sembilan Kabupaten/Kota ini, menurut Bahar, semuanya berbasis kemaritiman.
“Kemaritiman harus menjadi konsen pembangunan Papua,” kata Bahar Farawowan dalam pidatonya.
Atas dasar itulah, Bahar kemudian menawarkan tiga konsep pembangunan kemaritiman Papua pada momentum Peringatan HUT Maritim ke-59 tahun 2023.
“Olehnya itu, maka khususnya pembangunan kemaritiman ada tiga konsep yang kami tawarkan kepada Bapak Pj. Gubernur Provinsi Papua untuk dibawa dalam membawa Papua baru, Papua yang tersisa sembilan Kabupaten/Kota,” ucap Bahar.
Tiga poin yang dimaksud yaitu, Pertama adalah melakukan transformasi paradigma, komitmen dalam memandang laut Tabi dan Saireri sebagai halaman depan.
Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota, kata Bahar, haruslah mendukung dan mengelola sumber daya kemaritiman Papua yang memberikan dampak ekonomi sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat.
“Masyarakat Papua masih jauh tertinggal, mereka ada di garis-garis pantai. Bagaimana mungkin kita akan mimpi mewujudkan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia, sementara di halaman laut kita terdapat saudara-saudara kita masih hidup di bawah garis kemiskinan,” bebernya.
Kedua, ungkap Bahar, melakukan transformasi ekonomi untuk menjadikan laut Tabi-Saireri sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, makmur dan lestari.
“Misalkan, Kabupaten/Kota yang berbasis kemaritiman, maka dana Otonomi Khusus Papua sudah seharusnya diarahkan ke Pesisir, laut, dan pulau-pulau terluar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Papua,” tegas Bahar.
Ketiga, lanjut Bahar, melakukan transformasi kelembagaan dan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan dan pemanfaatan laut Tabi dan Saireri lebih efisien, efektif, transparan dan inklusif.
“Diperlukan penerapan prinsip-prinsip pengembangan indutri kelautan, mendorong pembangunan ekonomi Kabupaten/Kota yang berbasis maritim di Papua, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan sistem produktifitas, bersih dan mendorong investasi yang kreatif dan inovatif,” tutupnya.
