Jayapura,Malanesianews – Tenaga Ahli DPR RI Dr (c) Baharudin Farawowan, S.H, M.H, CMLC mengingatkan agar KPU melakukan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara profesional. Hal ini disampaikan mengingat pada rekrutmen Panwascam/Pandis DKPP menerima 28 laporan dugaan pelanggaran dalam rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang dilakukan Bawaslu.
“Saat ini KPUD sedang memasuki tahapan pengumuman hasil seleksi PPK/PPD dan kemudian akan melakukan rekrutmen pendaftaran PPS. Agar tidak banyak laporan kepada DKPP maka rekrutmen Oleh KPUD hendaknya dilakukan secara profesional dengan mengindahkan syarat-syarat formil yang ketat seperti peringkat perolehan ranking dalam CAT menjadi perhatian KPUD, hal ini Penting agar nantinya tidak lagi muncul pengaduan yang bersifat emosional” kata Baharudin Farawowan saat mengikuti pengumuman PPD di Jayapura Papua Minggu,18/12/ 2022.
Farawowan yang merupakan tenaga ahli dari Anggota DPR RI Dapil Papua Komarudin Watubun ini menjelaskan, KPUD hendaknya belajar dari persoalan ini agar nantinya tidak mengggangu tahapan pemilu karena berakhir di DKPP. Hindari pengaduan yang sifatnya elementer seperti soal PNS atau perangkat desa ataupun anggota partai politik diterima sebagai PPK maupun PPS. Dirinya mengimbau agar rekrutmen petugas badan ad hoc pemilu juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
“Kalau nantinya muncul ketidakpuasan publik terkait rekrutmen penyelenggada ad hoc dengan jumlah yang sangat banyak, ini bisa berimplikasi kurang baik terhadap lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri,” ujar Pria yang juga adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia ini.
Dalam kesempatan sama, Baharudin Farawowan menjelaskan bahwa pada rekrutmen Panwascam yang lalu DKPP menerima 28 laporan dengan terlapornya adalah komisioner Bawaslu kota/kabupaten di Indonesia. (MCS)
