Jakarta, Malanesianews, – Dengan agenda dorong pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 2020. Sebagai tuan rumah KTT G20 dan juga Presidensi Group of 20 (G20).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah sekaligus Presidensi Group of 20 (G20) pada 2022, dengan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger.” Tema tersebut mencerminkan semangat bersama untuk pulih secara ekonomi dan kesehatan di antara negara-negara G20. Tahun ini ditargetkan menjadi tahun awal bagi berjalannya ekonomi nasional maupun ekonomi dunia.
“Ini akan dipegang Indonesia selama satu tahu ke depan, dan setiap tahunnya biasanya para anggota bergiliran menjadi tuan rumah dan mengadakan kegiatan pertemuan Presidensi G20,” ujar Johnny pada konferensi pers virtual, Selasa (14/9).
Menurutnya, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara melalui KTT G20 di Riyadh Arab Saudi, pada 22 November 2020. Serah terima Presidensi G20 ini, oleh Italia pada Indonesia ini akan dilaksanakan pada KTTG 20 di Roma Italia pada 30 sampai 31 Oktober 2021 ini.
Menurut Johnny ini merupakan kali pertama Indonesia terpilih sebagai Presidensi G20 sejak dibentuknya G20 pada 1999. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartanto mengatakan, Presidensi G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons krisis ekonomi pada 1997-1998 yang beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penyerap ekonomi dunia termasuk Indonesia dan ditambah satu perwakilan regional yautu Uni Eropa yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia.
“Kelompok ini berkontribusi pada 85% PDB, dunia 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global, serta jumlah populasinya 2 per 3 dari penduduk dunia,” jelas Airlangga pada konferensi pers virtual, Selasa (14/9).
Menurutnya mandat G20 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Selain itu, sebagai forum yang lahir dari krisis global G20 diharapkan menjadi role model untuk masyarakat internasional untuk memberikan solusi atas tantangan ekonomi global seperti krisis 1998, resesi global 2008 dan pada situasi pandemic seperti ini.
Dalam menentukan Presidensi G20, memiliki mekanisme yang disebut mekanisme regional baked protection, dimana saat ini adalah giliran kelpmpok pemberitaan di Asia. Di Asia sendiri baru Jepang, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan, dan Saudi Arabia yang sudah menjadi tuan rumah presidensi G20.
Sebagai Ketua I Bidang Sherpa Track, Airlangga Hartarto menambahkan, pemerintah Indonesia akan menjalankan Presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia, di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.
”Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat Pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” ujar Airlangga.
Berdasarkan keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonrsia, maka telah ditetapkan antara lain termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua I di bidang share track, Menteri Luar Negeri sebagai Ketua II share track, Menteri Keuangan sebagai ketua I bidang finance share tack, Gubernur Bank Indoensia sebagai ketua II bidang Finance track, Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagai ketua bidang dukungan dan keamanan sebagai ketua bidang dukungan penyelenggaraan acara, serta Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai ketua bidang komunikasi dan media.
Selanjutnya, untuk Penanggung Jawab Bidang Logistik dan Infrastruktur diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet duduk sebagai salah satu anggotanya. Kemudian Penanggung Jawab Bidang Komunikasi dan Media diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Penanggung Jawab Bidang Side Events diketuai oleh Menteri Perdagangan, sementara Penanggung Jawab Bidang Pengamanan diketuai oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia.
