Jakarta, Malanesianews, –.Saat membuka peresmian rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini akan bergantung pada data-data perekonomian pada kuartal kedua, Kamis (27/5/2021).
“Target kita di kuartal kedua melompat kurang lebih mencapai 7%. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang,” ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan pada tahun ini pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi di rentang 4,5% – 5,5%. Jika tidak mencapai angka pertumbuhan 7%, bukan tidak mungkin target pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun tidak tercapai.
“Jadi kalau enggak ketemu angka 7%, untuk mengejar ke pertumbuhan ekonomi tahun 2021 juga bisa menjadi tidak tercapai meskipun kita ada ketidakpastian ekonomi global, ada ketidakpastian pandemi,” katanya.
Indonesia sendiri memang dituntut untuk pulih lebih cepat agar terhindar dari risiko taper tantrum yang pernah terjadi kala 2013 lalu. Apalagi, kemungkinan besar bank sentral AS (The Federal Reserve) kemungkinan besar akan meninggalkan kebijakan ultra longgar untuk menuju pengetatan atau yang dikenal dengan istilah tapering off.
Saat itu terjadi, maka perekonomian domestik pun akan semakin kesulitan untuk pulih. Pasalnya, periode taper tantrum hanya akan membuat ketidakpastian semakin menjadi. Aliran dana asing pun akan pergi dari sejumlah negara berkembang menuju ke tempat yang lebih aman.
Namun, eks Gubernur DKI Jakarta itu juga mengakui bahwa bukan perkara mudah untuk mencapai angka tersebut. Apalagi, Jokowi menemukan fakta realisasi anggaran pemerintah pusat maupun daerah masih relatif rendah.
“Supaya kita tau semua, realisasi belanja pemerintah masih rendah sekitar 15% untuk APBN dan 7% untuk APBD. Masih rendah,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga membeberkan realisasi dana program pemulihan ekonomi (PEN) yang telah dialokasikan hingga nyaris Rp 700 triliun. Hingga saat ini, realisasinya pun masih rendah.
“Serapan belanja pemulihan ekonomi nasional juga masih rendah baru 24,6% Sekali lagi kecepatan, ketepatan sasaran,” jelasnya.
Rendahnya akselerasi belanja, sambung dia, juga tercermin dari pos belanja pengadaan barang dan jasa baik di kementerian lembaga maupun pemerintah daerah.
“Kuartal pertama realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian lembaga baru sekitar 10,98%. Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah daerah masih kurang dari 5%,” jelasnya.
Kepala negara lantas meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyelidiki alasan kenapa realisasi anggaran belanja pemerintah pusat maupun daerah masih rendah.
“Saya minta BPKP melihat betul, mencari tau penyebab lambatnya realisasi belanja tahun ini. Ini Ada apa? […] Ini tugas dalam mengawal belanja, mengawal kementerian dan lembaga, pemerintah daerah,” jelasnya.
